Minggu, 22 september 2019

Dasar Hukum Keberadaan Operator Data Pokok Pendidikan

Berikut beberapa dasar hukum keberadaan OPS :


  • 1. Dasar hukum keberadaan OPS tercnatum dalam Permendikbud Nomor 76 Tahun 2012 melalui juknis BOS tahun 2013 pada Bab IV Prosedur Pelaksanaan BOS Sub (A) point 5: Kepala Sekolah menunjuk tenaga operator pendataan dengan menerbitkan surat tugas sebagai penanggngjawab di tingkat sekolah” dan point 6: “Tenaga opertor sekolah memasukan data keaplikasi yang telah disiapkan kemendikbud dan mengirim ke server kemendikbud”
  • 2.     Permendikbud Nomor 101 Tahun 2013 diganti dengan Permendikbud Nomor 76 Tahun 2014 Istilah opertor dan tupoksiya masih sama dengan tahun 2012.
  • 3. Permendikbud Nomor 161 Tahun 2014  melalui juknis BOS 2015 pada Bab IV ProsedurPelaksanaan BOS Sub (A) “Penaggungjawab Dapodik adalah seorang guru atau pegawai tatausaha yang sudah ada atau pegawai yang selama ini sudah direkrut untuk mengelola BOS(untuk SD)” semakin jelas bahwa opertor merupakan tugas tambahan bagi seorang guru di SDdan menjadi salah satu tgas bagi pegawai tata usaha untuk tingkat SMP/SMA.
  • 4.     Permendikbud Nomor 80 Tahun 2015 melalui juknis BOS 2016 mulai ada perbedaan istilahOperator Dapodik yaitu Operator Dapodikdasmen (untuk SD), Operator Dapodikdasmen SMA(untuk SMA) dan Operator Dapodik SMK. Ditingkat SD operator tidak masuk ke dalam timManajemen BOS Sekolah.
  • 5.  Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017  melalui juknis BOS 2017 Pada Bab V PenggunaanDana sub (M) point 1 dan 2